PURWODADI, medianusantara.online Senin 02 November 2026 Upaya hukum penyelamatan aset konsumen jasa keuangan tengah bergulir di Kabupaten Grobogan. Tim Kuasa Hukum dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Forum Era Adil Warung Paralegal Advokat Republik Indonesia (FERADI WPI) Kota Semarang resmi mendatangi Kantor PT BPR Semeru yang berlokasi di Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Kedatangan tim ini bertujuan untuk menyerahkan langsung Surat Permohonan Penundaan Angsuran dan Penangguhan Lelang demi membela hak keperdataan klien mereka, Ibu Ambarwati dari Gubug, Grobogan.
Surat permohonan resmi bernomor *S.K.54.087/FERADIWPI_SUBURJAYA/X/2026* tertanggal *30 Oktober 2026* tersebut diterima langsung oleh jajaran manajemen bank, yakni *Bapak Hendri dan Bapak Agung* selaku perwakilan Pimpinan PT BPR Semeru Purwodadi.
Langkah advokasi ini dilakukan menyusul adanya rencana pelaksanaan lelang eksekusi atas jaminan aset milik Ibu Ambarwati yang diagunkan di PT BPR Semeru, di tengah kondisi keuangan klien yang sedang berupaya melakukan penstabilan ekonomi.
Di dalam surat permohonan tersebut, Tim Kuasa Hukum FERADI WPI menegaskan 4 (empat) tuntutan pokok kepada pihak kreditor, antara lain
*1. Penundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun* agar debitur dapat menyiapkan dana dan menstabilkan kondisi keuangan dengan itikad baik tetap bertanggung jawab.
*2. Penghapusan akumulasi denda, bunga berjalan, dan bunga berbunga*, sehingga klien hanya dibebankan pembayaran pokok hutang secara proporsional dan berkeadilan.
*3. Penangguhan pelaksanaan lelang eksekusi* atas jaminan milik klien sampai dengan adanya kesepakatan penyelesaian baru.
*4. Pemberian ruang restrukturisasi dan mediasi kekeluargaan* baik di kantor BPR maupun melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng, sesuai dengan POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset BPR.
Menanggapi jalannya penyerahan surat, Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI, *Sukindar, S.H.,C.PFW.,C.MDF.,C.JKJ.,C.FTAX*, menyampaikan pandangan awalnya.
“Kami mengapresiasi itikad baik Pimpinan BPR Semeru Purwodadi, khususnya Bapak Hendri dan Bapak Agung, yang bersedia menerima langsung kehadiran dan surat permohonan kami. Mereka menyampaikan akan segera menyampaikan permohonan Ibu Ambarwati ini kepada Pimpinan/Direksi untuk dikaji lebih lanjut. Kami sangat berharap pihak manajemen bank dapat membuka ruang dialog yang lebar serta melahirkan solusi kemanusiaan yang berkeadilan sebelum upaya lelang dilaksanakan dan sambil kami menjual asetnya,” ujar Sukindar.
Senada dengan hal tersebut, *Advokat Donny Andretti, S.H.,S.Kom.,M.Kom.,C.Md.,C.PFW.,C.MDF.,C.JKJ.,C.FTAX*, selaku Ketua Umum DPP FERADI WPI menekankan kepatuhan moral dari pihak kliennya.
“Ibu Ambarwati selaku debitur siap bertanggung jawab sepenuhnya atas kewajibannya. Yang kami mintakan di sini hanyalah keadilan rasa kemanusiaan dan akomodasi waktu yang rasional. Jangan sampai rumah dan aset yang menjadi satu-satunya tempat tinggal warga dilelang begitu saja tanpa adanya proses musyawarah mufakat yang mendalam, yang mana hal ini selaras dengan asas hukum perlindungan konsumen dan prinsip kehati-hatian perbankan,” tegas Adv. Donny Andretti.
Sementara itu, *Sriyanto,C.PFW.,C.FTAX* selaku bagian dari Tim Kuasa Hukum, memberikan pernyataan tegas dari sudut pandang regulasi industri keuangan formal. Ia mengingatkan pihak BPR untuk berhati-hati dalam mengambil tindakan eksekusi di tengah upaya penyelesaian yang sedang diajukan nasabah.
“Kami mengingatkan secara tegas bahwa di atas hak eksekusi perbankan, ada Hak Konsumen Keuangan yang dilindungi secara ketat oleh Undang-Undang dan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan,” urai Sriyanto.
Lebih lanjut, Sriyanto menyatakan bahwa pemaksaan jalur lelang di kala nasabah tengah mengupayakan formulasi pelunasan berpotensi menabrak koridor hukum publik.
“Memaksakan lelang di saat konsumen sedang mengupayakan pelunasan penuh dalam waktu 1 tahun bukan saja mencederai asas keadilan konsumen, tetapi juga berpotensi merugikan hak keperdataan nasabah secara ekstrem jika aset tersebut dilelang di bawah harga pasar (underpricing). Kami tidak akan ragu untuk membawa persoalan pemenuhan hak konsumen ini ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila hak-hak mendasar klien kami diabaikan,” pungkas Sriyanto.
Pertemuan ini menjadi penanda awal dari komitmen penuh Tim Kuasa Hukum FERADI WPI—yang juga diperkuat oleh *Danang Khoirudin, S.T.,C.PFW dan Najwa Amalia Khairani, S.H.*—untuk mengawal ketat dinamika penanganan sengketa perbankan ini di lapangan hingga tercapai sebuah keputusan hukum yang objektif dan adil bagi kedua belah pihak.
*Tentang FERADI WPI:*
Forum Era Adil Warung Paralegal Advokat Republik Indonesia Dewan Pimpinan Pusat (FERADI WPI) adalah organisasi advokat dan paralegal resmi yang berkomitmen tinggi menegakkan supremasi hukum, keadilan sosial, serta memberikan perlindungan hukum preventif maupun represif terhadap masyarakat pencari keadilan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
*Hak Jawab dan Klarifikasi:* Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keberimbangan, akurasi, independensi, dan profesionalisme jurnalistik, Redaksi Media membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebut atau memiliki kepentingan dalam pemberitaan ini. Hak jawab dan klarifikasi dapat disampaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta Pedoman Pemberitaan Media Siber, untuk dimuat secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.
*( Red Ilma )*
